KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK GUNA BANGUNAN

Fashihuddin Arafat

Abstract


Abstrak: Banyak orang mengira perwakafan tanah hanya bisa dilakukan jika tanah tersebut berstatus Hak Milik dan mempunyai jangka waktu yang panjang, padahal dalam peraturan wakaf yang merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentan Wakaf, adanya kemungkinan mewakafkan tanah dengan status Hak Guna Bangunan, yang tentunya wakaf ini terbatas pada jangka waktu tertentu.

Kata Kunci : Wakaf, Hak Guna Bangunan


Full Text:

PDF

References


Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta; Sinar Grafika, Jakarta.

Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung : Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Santoso, Urip. 2014. Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. Jurnal Prespektif Volume XIX No. 2 Tahun 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Diindeks oleh :

            


_________________________________________________

Barcode Online :

      

_________________________________________________

Miyah: Jurnal Studi Islam

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik,

Jl. KH. Syafi'i No.07 Suci Manyar Gresik Telp. (031) 3959297 Email: inkafa@inkafa.com

Map Coordinate : Lat. -7.145093, Long. 112.601585

 

View My Stats

 

MIYAH oleh Institut Keislaman Abdullah Faqih disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.
Berdasarkan ciptaan pada http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/index.